Setelah Lulus Kuliah Hukum, Berikut Prosedur Menjadi Advokat

2 min read

Sebagian besar mahasiswa hukum ataupun para sarjana S1 hukum banyak yang ingin berprofesi sebagai advokat. Namun sayangnya kala mahasiswa hukum lulus dari perguruan tinggi dan beroleh gelar sajarna hukum, tidak serta merta membuatnya langsung jadi Advokat.

Ada tahapan-hahapan / prosedur jadi Advokat yang bakal diuraikan sebagaimana di bawah ini:


Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Anda tidak dapat jadi Advokat jikalau tidak mengikuti PKPA, sebab PKPA merupakan tahapan awal yang mesti dilalui. Sebagai Info tambahan bahwa PKPA yang anda mengikuti haruslah PKPA yang diadakan oleh organisasi Advokat yang sah.

Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat, maka yang dapat mengikuti PKPA adalah mereka lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi pengetahuan kepolisian. Sebagai Info tambahan, bahwa perkiraan ongkos PKPA sampai dengan tulisan ini dibuat adalah lebih kurang Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 6. 000. 000,-


Setelah peserta udah mengikuti PKPA cocok dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka yang perihal bakal diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA (lihat Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat)

Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)

Setelah mengikuti PKPA, calon advokat mesti mengikuti UPA yang dikerjakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dikerjakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang udah mengikuti PKPA yang diadakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI.

Persyaratan lazim mengikuti UPA:

Warga Negara Indonesia;
Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:
Fotokopi KTP;
Fotokopi Bukti Setor Bank ongkos ujian advokat;
Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar;
Fotokopi Ijasah (S1) berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang udah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya;
Fotokopi Sertifikat pendidikan tertentu profesi advokat.
Seserta yang lulus UPA bakal terima sertifikat lulus UPA dari organisasi advokat.

Sebagai Info tambahan, bahwa ongkos mengikuti UPA adalah lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).


Mengikuti Magang di Kantor Advokat Sekurang-kurangnya Dua Tahun Secara Terus-menerus
Setelah lulus UPA maka sistem seterusnya adalah magang sedikitnya 2 (dua) tahun terus menerus terhadap kantor Advokat.

Magang dimaksudkan sehingga calon advokat dapat mempunyai pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dikerjakan sebelum akan calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dikerjakan di kantor advokat. Magang tidak mesti dikerjakan terhadap satu kantor advokat, tetapi yang mutlak bahwa magang selanjutnya dikerjakan secara terus menerus dan sedikitnya sepanjang 2 (dua) tahun.

Pengangkatan dan Sumpah Advokat

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat mesti udah mencukupi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, tersedia syarat lain yaitu udah berusia sedikitnya 25 (dua puluh lima) tahun (lihat Pasal 3 ayat [1] huruf d UU Advokat). Pengangkatan sebagai advokat dikerjakan oleh Organisasi Advokat.

Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum akan lewat tahapan atau persyaratan seterusnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

Pendaftaran Penyumpahan Advokat mesti sertakan dokumen-dokumen berikut:

Mengisi formulir pendafataran

Fotokopi ijasah pendidikan tinggi hukum yang udah dilegalisir.
Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat.
Fotokopi Sertifikat Ujian Profesi Advokat.
Fotokopi kartu isyarat penduduk (KTP) yang tetap berlaku atau info domisili   sementara.
Fotokopi kartu ijin sementara.


Pas foto paling baru berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 dan 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
Fotokopi KTPA Pimpinan Kantor Advokat/LBH.


Fotokopi KTPA Advokat Pendamping (kalau berbeda dengan Pimpinan Kantor  Advokat/LBH).
Surat Keterangan Magang.


Laporan Berkala Pelaksanaan Magang (beserta laporan Sidang) untuk 6 (enam) Perkara PERDATA dan 3 (tiga) Perkara PIDANA.


Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, dan atau pejabat negara (bermeterai Rp 10.000,-).


Surat Pernyataan tidak dulu dipidana sebab lakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (bermeterai Rp 10.000,-)


Sebagai Info tambahan, terhadap tahun 2020 ongkos pendaftaran pengangkatan dan penyumpahan advokat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Peluang Bisnis Menggiurkan Bagi Kamu yang Baru Lulus Kuliah

Dewasa ini, jumlah lapangan pekerjaan seperti Magister hukum tak sepadan bersama dengan jumlah lulusan wisuda, dan termasuk kompetisi lapangan kerja yang ketat. Kamu yang...
luno
1 min read

PTN dengan Jurusan Kuliah Sastra Indonesia Akreditasi A

Salah satu pesan penting yang terdapat di teks Sumpah Pemuda ialah menghargai tinggi bahasa Indonesia. Sebagai identitas bangsa, para pemuda seharusnya enggak malu untuk...
luno
1 min read

Prodi S3 Ilmu Komunikasi UNS Luluskan Doktor Pertama

Program Studi (Prodi) S3 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil meluluskan banyak doktor S3 pertama atas...
luno
1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published.