Resmi! NIK Akan Jadi NPWP Tahun 2023

1 min read

Pemakaian NIK jadi NPWP resmi diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

Perihal tersebut dinyatakan Direktorat Jenderal Pajak( DJP) Departemen Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan serta Catatan Sipil Kemendagri.

Nota kesepahaman tersebut terpaut pemanfaatan No Induk Kependudukan( NIK), Informasi Kependudukan, serta Kartu Ciri Penduduk( KTP) Elektronik dalam Layanan DJP.

Menimpa perihal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, serta Ikatan Warga DJP, Neilmaldrin Noor, melaporkan kalau perjanjian kerja sama ini ialah kelanjutan dari tahun 2013 yang pernah diperbaharui di tahun 2018.

Tujuannya tidak lain buat mengintegrasikan NIK selaku No Pokok Harus Pajak ataupun NPWP orang individu.

“Perjanjian ini ialah adendum dari perjanjian kerja sama lebih dahulu yang sudah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan buat menguatkan integrasi informasi antara DJP serta Ditjen Dukcapil, utamanya terpaut NIK serta NPWP,” ucapnya, mengutip dari web Detik. com( 20/ 05).

Realisasi Undang- Undang No 7 Tahun 2021

Lewat kerja sama yang terjalin, pula selaku upaya merealisasikan amanat Undang- undang No 7 tahun 2021, yang mengendalikan regulasi menimpa harmonisasi perpajakan. Salah satunya menimpa pemanfaatan NIK selaku NPWP buat harus pajak orang individu. Setelah itu ketentuan ini pula tercantum dalam PP No 83 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah tersebut mengendalikan kewajiban pencatuman NIK serta/ ataupun NPWP dalam layanan publik serta aktivitas pemadanan serta pemutakhiran Informasi Kependudukan serta basis informasi perpajakan.

Tujuan Integrasi NIK Dengan NPWP

Integrasi antara NIK yang hendak jadi NPWP bertujuan buat mempermudah pelayanan publik. Warga hendak terus menjadi gampang dalam mendapatkan akses dan pelayanan perpajakan mereka.

Setelah itu integrasi ini jadi salah satu langkah buat menunjang realisasi program Indonesia satu informasi.

Tidak hingga disana, terdapatnya integrasi hingga pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan hendak jauh lebih efisien lagi.

“Integrasi informasi kependudukan serta perpajakan pula hendak terus menjadi menguatkan upaya penegakan kepatuhan perpajakan sebab informasi kependudukan ialah informasi sumber yang digunakan oleh banyak lembaga serta lembaga pemerintahan ataupun non pemerintah sehingga bisa tingkatkan daya guna pengawasan kepatuhan perpajakan,” tambah Neilmaldrin.

Lebih dahulu wacana terpaut NIK jadi NPWP pernah dilontarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Suryo Utomo.

Dia menegaskan kalau NIK hendak berperan selaku NPWP untuk harus pajak orang individu pada tahun 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published.